SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Walaupun pada bab sebelumnya, kenyataan menunjukkan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama, namun tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Anggapan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional merupakan suatu anggapan yang wajar sekali, sebab seringkali hubungan antarnegara diidentikkan dengan hubungan internasional.

Persoalan hukum internasional bisa kita tinjau secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya hanyalah negara. Misalkan pada Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang yang membrikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tdak langsungkepada orang perorangan (individu) melalui negara-(nya) yang menjadi peserta konvensi itu. Oleh sebab itu, banyak keadaan atau peristiwa individu menjadi subjek hukum internasional. Hal ini sejalan dengan teori transformasi yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya (implementing legislation). Lain halnya dengan suatu pendekatan praktis yang berpangkal tolak pada kenyataan yang ada, baik kenyataan mengenai keadaan masyarakat internasional pada masa sekarang maupun hukum yang mengaturnya. Yang terpenting adalah yang harus menjadi pangkal tolak bagi pembahasan soal subjek hukum internasional itu adalah pengertian subjek hukum internasional itu sendiri. Dalam arti sebenarnya subjek hukum internasioal adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional penuh, sebab negaralah yang menjadi subjek hukum iternasional dalam arti ini. Namun, di satu sisi juga terdapat berbagai macam subjek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah. Apabila kita melihat persoalan secara demikian, maka hukum internasional dapat mengenal subjek hukum internasional melalui 6 subjek yaitu 1) Negara, 2) Takhta Suci, 3) Palang Merah Internasional atau International Committee of The Red Corporation(ICRC), 4) Organisasi Internasional, 5) Orang perorangan (individu), 6) Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent).

Berikut saya akan mencoba menguraikan satu-persatu secara singkat:

Negara

Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Begitu pula dalam suatu negara federal, yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional bukan hanya dari pemerintah federal itu sendiri, melainkan ada kalanya konstitusi federal juga mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintahannya. Salah satu contohnya adalah konstitusi USSR memungkinkan dalam batas-batas tertentu negara bagian seperti Byelo-Rusia SSR dan Ukranian SSR mengadakan hubungan luar negeri sendiri disamping USSR dalam beberapa konferensi internasional misalnya Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 dan tahun 1960.

Takhta Suci

Takhta Suci (Vatican) merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu disamping negara. Dalam kategori yang sama, yaitu subjek hukum internasional karena sejarah, walaupun dalam arti yang jauh lebih terbatas dapat pula disebut suatu satuan yang bernama Order of The Knights of Malta. Namun, himpunan ini hanya diakui oleh beberapa negara sebagai subjek hukum internasional.

Palang Merah Internasional / International Committee of The Red Corporation

Walaupun kedudukan Palang Merah Internasional memiliki tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional, namun sekarang secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas.

Organisasi Internasional

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, sebab organisasi internasional seperti PBB dan ILO mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa mereka merupakan subjek hukum internasional, setidak-tidaknya menurut hukum internasional khusus yang bersumberkan konvensi internasional tadi.

Orang perorangan (individu)

Dalam arti yang terbatas orang perorangan sudah agak lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Pernyataan tersebut mungkin dapat kita benarkan berdasarkan beberapa sejarah, di antaranya tentang perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri PD I antara Jerman dengan Inggris dan Perancis, dengan masing-masing sekutunya, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Ketentuan yang serupa terdapat dalam perjanjian antara Jerman dan Polandia tahun 1922 mengenai Silesia Atas( Upper Silesia).

Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent)

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Namun dewasa ini timbul gerakan pembebasan seperti Gerakan Pembebasan Palestina (PLO). Sekedar untuk diketahui bahwa PLO membuat sejarah ketika Yasser Arafat, menghadiri sidang PBB sebagai pemimpin suatu gerakan pembebasan dalam masa sidang 1974-1975.

Pengakuan gerakan pembebasan demikian merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi seperti hak menentukan nasib sendiri, hak secara bebas memilih sistem ekonomi,politik,dan sosial sendiri dan hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.

Perhaps from me to finish this topic, maybe we can get conclusion. Here the ones:

Kita tidak dapat lagi begitu saja mengatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antara negara-negara, dan bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Dalam hukin masa kini jumlah subjek hukin yang bukan negara telah kian bertambah. Juga melihat substansinya hukin masa kini makin banyak memperhatikan hak dan kepentingan orang perorangan dan mengatur hubungan (hukum) yang mencakup subjek hukum bukan negara. Kesemuanya ini merupakan penjelmaan dari mesyarakat internasional itu sendiri yang sedang mengalami suatu proses perkembangan dan perubahan. Namun, betapapun juga perubahan yang sedang terjadi, kenyataan masih menunjukkan bahwa konsepsi tradisional masih belum bisa dikesampingkan begitu saja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: