MEREBAKNYA AKSI TRAFFICKING

Sumiati sudah menikah punya dua anak. Umurnya sekitar 25 tahun. Dia pergi ke Batam ikut “joker” dengan membayar sejumlah uang. Suaminya tahu persis apa pekerjaan istrinya di Malaysia nantinya, karena kakak perempuan istrinya (iparnya) sudah beberapa kali ke sana dengan joker tersebut. Dan iparnyalah yang menginformasikan “pekerjaan” itu. Bahkan suaminya memaksa untuk melakukan hal itu, karena mereka tidak punya pekerjaan lain. Sedangkan kakak iparnya berhasil mengumpulkan uang dengan mudah dan cepat, hasil pekerjaan seksualnya.

Proses recruitingnya oleh joker yang sudah kenal betul dengan kakak perempuannya, di antar ke Batam. Di Batam ada joker berikutnya yang mengantarnya ke Malaysia, sampai di Malaysia diserahkan ke joker yang ada di sana. Dari Blitar naik kendaraan umum ke Bandara Juanda, kemudian naik pesawat ke Batam dan dari Batam naik speed-boat ke lokasi yang sudah ditentukan di Malaysia. Joker biasanya membawa maksimal 3 orang, karena kalau terlalu banyak takut ketahuan.

Sumiati pergi ke Malaysia tidak menggunakan dokumen, oleh karena itulah dia harus transit di Batam dan menggunakan speed-boat untuk mencapai pantai di Malaysia, kemudian jalan kaki ke lokasi yang dituju. Di sana, Sumiati beserta 2 orang temannya dibawa ke pinggir hutan, disuruh melayani TKI laki-laki yang non-dokumen. Biasanya semalam mereka bertiga dipaksa untuk melayani sekitar 25 sampai 40 orang pelanggan dengan dibayar 10 ringgit per orang. Sumiati tidak tahu berapa yang diterima oleh jokernya, pokoknya per orang dia diberi 10 ringgit itu…Mereka melakukan ini sampai 6 bulan. (Syafa’at, et.,al.,2002:63-64)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Banyak sekali fenomena sosial yang terkait dalam migrasi internasional. Ternyata migrasi tidaklah selalu bernilai positif, bertujuan positif, namun ada beberapa migrasi antar negara yang dilakukan secara illegal(non-documen). Salah satunya yang belakangan ini marak terjadi adalah aksi perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Contohnya saja adalah kasus Sumiati di atas. Itu hanyalah sebagai contoh kecil fenomena sindikasi trafficking yang telah mengglobal saat ini. Masih banyak Sumiati lain yang telah dan akan menjadi korban aksi tersebut di negeri ini. Hal tersebut seakan telah menjadi ajang bisnis yang dengan cepat dapat meraup rupiah atau dolar yang jumlahnya sangat menggiurkan. Jaringannya telah memasuki banyak ruang-ruang publik, seperti : pasar, terminal, karaoke, pub, restoran, hotel, perkebunan, industri perdagangan narkotika dan tempat-tempat lain yang stategis secara ekonomi. Indonesia merupakan negara asal korban yang cukup besar jumlahnya, dari jumlah perempuan dan anak yang diperdagangkan di Malaysia pada tahun 1999-2000 sebanyak 6.809 orang, 62,7% atau sejumlah 4.268 orang berasal dari Indonesia. Jumlah ini hanya untuk satu negara saja, belum di negara-negara lain. Secara makro, diperkirakan satu sampai dua juta orang yang diperdagangkan, 225.000 orang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dari jumlah tersebut setiap tahun 40-70 ribu orang perempuan diperdagangkan setiap tahun untuk prostitusi dan 30% di antaranya adalah anak-anak yang berusia 14-17 tahun. Jaringan pelaku aksi ini ternyata merupakan bagian dari jaringan internasional yang terorganisir secara rapi dan canggih, sehingga memungkinkan Indonesia dapat mengirim ke berbagai tempat di dunia, juga menjadi sumber, tempat transit dan sasaran terjadinya trafficking. Selain untuk prostitusi, perdagangan perempuan dan anak dapat berbentuk perkawinan antar warga negara dengan alasan “perbaikan ekonomi”, sebagaimana ketentuan yang dinyatakan dalam Konferensi di Utrecht dan Maastricht di Belanda pada tanggal 15-19 November 1994. Data statistik mencatat bahwa sejak 1992 sampai 1998 yang lalu, setiap tahunnya rata-rata tercatat 2014 perempuan Indonesia dari keturunan Cina, yang berusia 16-18 tahun, menikah dengan lelaki Cina yang kebanyakan berumur lebih dari 30 tahun yang inggal di negara lain. Ternyata setelah itu, mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pengemisan, sebagi pengedar narkoba dan adopsi terselubung, serta perkawinan pesanan merupakan tujuan untuk dilakukannya jual-beli tersebut.

Mengingat proses perdagangan perempuan dan anak mengandung beberapa unsur kualifikasi kejahatan, antara lain penipuan, paksaan, dan kekerasan yang dilakukan dengan kedok perbaikan kualitas hidup dan ekonomi merupakan model-model kejahatan yang dilakukan oleh pelaku trafficking. Korban biasanya merupakan kelompok yang rentan secara sosial, ekonomi dan politik serta tidak memiliki pilihan bidang pekerjaan alternative. Akibat dari kejahatan ini biasanya berwujud trauma, tekanan psikis yang berat, kehamilan, cacat tubuh, bahkan ada beberapa yang berakibat pada kematian. Oleh karena itu, PBB menetapkan bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM berat. Indonesia sebagai anggota PBB, terikat dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, dan deklarasi maupun konvensi-konvensi yang terkait dengan trafficking, antara lain Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993; CEDAW tahun 1979, onvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Namun, hingga saat ini beberapa UU yang berkaitan erat dengan hal ini, yaitu KUHP dan UU Ketenagakerjaan, belum disesuaikan. Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar aparat penegak hukumnya masih belum mengerti dan memahami kejahatan trafficking yang dapat dikatakan masih baru di Indonesia. Program-program sosialisasi penanggulangan kejahatan ini baru dimulai tahun 2002 pada kalangan terbatas, belum sampai ke seluruh aparat penegak hokum di seluruh wilayah Indonesia.

Mengingat Indonesia sampai saat ini masih tergolong dalam “Standard Ketiga”, yaitu negara yang diasumsikan tidak serius dalam menangani masalah trafficking, tidak memiliki perangkat perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi dan menolong korban, serta tidak memiliki perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan manusia. KUHP hanya memiliki satu pasal saja yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak, namun ancaman pidananya masih terlalu ringan. Tentu saja hal ini sangat memalukan, dan harus segera ada langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk memilki perangkat pencegahan, perlindungan dan pertolongan korban, serta penghukuman yang diperlukan untuk memberantas dan mengahapus praktek perdagangan manusia.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka timbul beberapa pertanyaan menyangkut aksi kejahatan tersebut, yakni : Apakah batasan dan bentuk-bentuk trafficking terhadap perempuan dan anak?, dan Bagaimana upaya penghapusan trafficking perempuan dan anak dalam perspektif hukum dan HAM.

B. PEMBAHASAN

1. Batasan dan Bentuk-bentuk Trafficking terhadap Perempuan dan Anak

Trafficking terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak asasi anak, hak asasi perempuan anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja/buruh yang memperlakukan korban seperti komoditi yang dapat dibeli, dijual dipindahkan dan dijual kembali. Gejala yang merebak ini sedang berkembang dan berubah bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanya kondisi perbudakan manusia atas manusia. Biasanya trafficking ini dianggap sama dengan prostitusi, namun kenyataannya mencakup banyak bentuk lain dari kerja paksa. Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah Trafficking merupakan issu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari ‘trading”(perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menterjemahkan istilah tersebut(trafficking). Sebenarnya ada beberapa definisi mengenai trafficking itu sendiri, antara lain:

Definisi tentang perdagangan perempuan menurut PBB dalam Sidang Umum Tahun 1994 adalah :

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestic, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perkrutan, perdagangan, dan sindikasi kejahatan”.

Definisi lain yang secara subtansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam Protokol Tahun 2000, yang merupakan pelengkap Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir antar Negara Tahun 2000. Dalam protocol PBB ini dinyatakan bahwa :

“Perdagangan orang harus diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang-orang dengan meksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki control terhadap orang lain, dengan maksud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkat minimum, pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain, atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja atau pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktek-praktek yang sama terhadap perbudakan, kerja paksa, atau penghilangan organ-organ tubuh”.

Ruang lingkup perdagangan perempuan dan anak sangat beragam. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa contoh tindakan yang dapat dikategorikan dalam ruang lingkup perdagangan perempuan dan anak :

1. Adopsi/ pengangkatan anak, yang tidak sesuai dengan prosedur atau diperjual belikan kepada warga sendiri atau asing.

2. Pemesanan kemanten/ mempelai perempuan atas permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan istri kontrakan.

3. Melibatkan anak-anak dalam perdagangan obat-obat terlarang.

4. Anak-anak yang diperkerjakan di perkebunan.

5. Eksploitasi pedophilia seksual;

6. Pornografi perempuan dan anak.

7. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa.

8. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisan atau meminta-minta di jalanan.

9. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran.

2. Upaya Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum dan HAM

Kejahatan trafficking merupakan kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan abad ini. Berbagai upaya penghapusan bentuk trafficking terhadap perempuan dan anak telah dilakukan baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Pada tingkat regional, berbagai propinsi telah mencoba merancang berbagai rencana aksi penghapusan dan penanggulangan perdagangan perempuan dan anak dengan membentuk Kelompok Kerja Anti Trafficking.

Pada tingkat nasional, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden RI NO.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat RAN-P3A). Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan : (1) menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan korban trafficking khususnya terhadap perempuan dan anak, (2) mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek trafficking, (3) mendorong untuk adanya pembentukan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan trafficking.

Pada tingkat internasional, telah dilakukan berbagai konferensi dan kerjasama guna penghapusan dan penanggulangan korban trafficking. Salah satu konferensi itu adalah Konferensi Regional Asia tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia. Berbagai Konvensi Internasional juga telah dirumuskan dan diratifikasi keberlakuannya oleh negara Nasional.

Kasus kejahatan ini, biasanya tidak berdiri sendiri. Praktek trafficking seringkali melibatkan lebih dari satu jenis kejahatan, sepeti terjadinya penipuan, penyekapan, pemukulan atau bahkan perkosaan pada waktu yang berturut-turut. Dengan kata lain, trafficker mungkin telah melakukan banyak jenis kejahatan dalam satu waktu kepada lebih dari satu korban. Terhadap masalah ini, menurut pasal 63 KUHP, hukum Indonesia hanya akan mengenakan salah satu aturan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat atas salah satu kejahatan trafficker tersebut. Dewasa ini tidak ada regulasi dalam KUHP yang mengatur soal pemberian kompensasi untuk korban dan perlindungan saksi. Satu-satunya peraturan yang menyediakan soal ini adalah UU No.26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, beserta peraturan pelaksanaannya PP2 Tahun 2002 dan PP 3 Tahun 2002. UU ini menetapkan bahwa korban dapat menerima kompensasi dari pemerintah, restitusi dari pelaku atau pihak ketiga dan rehabilitasi. Namun sayangnya, ketentuan ini hanya berlaku untuk kejahatan kemanusiaan berat, terhadap kasus trafficking yang oleh aparat penegak hukum tidak dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan berat maka regulasi ini tidak digunakan.

C. KESIMPULAN

Ternyata masih banyak aktivitas migrasi internasional yang diwarnai dengan praktek perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Efektifitas KUHP dan Perundang-undangan Nasional serta instrument HAM yang terkait dengan penanganan kejahatan trafficking masih sangat sulit diharapkan baik oleh aparat penegak hukum, maupun korban. Terdapat beberapa kelemahan dalam legislasi tersebut. Misalnya, sanksi yang diancamkan dalam kebanyakan kasus terlalu ringan untuk digunakan sebagai instrumen penghapus trafficking. Tidak ada pengaturan tentang perlindungan saksi dan kompensasi untuk korban trafficking menjadikan saksi dan korban enggan melaporkan kasus ini pada aparat penegak hukum. Sehingga tidak menutup kemungkinan semakin meningkatnya para migran illegal dengan tujuan tersebut. Dan inilah tugas pemerintah dan masyarakat untuk ke depannya agar migrasi internasional terbebas dari aksi-aksi tersebut.

REFERENSI :

Rahardjo, Satjipto. 1980. Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). Bandung:Penerbit Sinar Baru.

www.kompas.com

Syafa’at, Rachmad. 2006. Advokasi Dan Pilihan Penyelesaian Sengketa. Malang: Agritek YPN Malang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: