MAFIA BERTOPENG KEADILAN

Ternyata teori tidaklah selalu sejalan dengan kenyataan yang ada. Banyak sekali teori yang tidak sesuai dengan praktek atau penerapannya, entah itu secara disengaja atau tidak. Yang jelas saat ini banyak sekali praktek dan pola penyimpangan peradilan. Mereka-mereka yang berada di lembaga peradilan, yang seharusnya mampu mengayomi rakyat dan memberikan keadilan di tengah masyarakat, justru berbuat sebaliknya. Seakan-akan kepercayaan masyarakat terhadap mereka berubah menjadi keraguan. Seolah mereka diliputi oleh keraguan akan kualitas putusan hakim terhadap suatu penyelesaian sengketa. Ternyata pergeseran anggapan ini tidak hanya terhadap kualitas putusan hakim, tetapi juga terhadap pihak lainnya, mulai dari Pengacara, Kepolisian, Kejaksaan, bahkan para pihak tersangka dan keluarga pelaku serta korban. Kondisi lembaga peradilan seperti inilah yang telah menggelisahkan banyak masyarakat. Seolah-olah aturan serta sumpah jabatan yang diucapkan oleh mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Berbagai cara dilakukan agar pemperoleh kemenangan dalam suatu kasus penyelesaian sengketa, bukan malah untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu, mungkin tujuan Penulis menghadirkan buku ini di tengah para pencari keadilan adalah berusaha memberikan model alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar peradilan yaitu melalui advokasi dan penyelesaian sengketa hukum, agar masyarakat tidak ikut terjebak ke dalam pola berpikir yang sempit ketika menghadapi problema-problema yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, buku ini juga ditujukan bagi mahasiswa fakultas hukum yang menekuni mata kuliah Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Hukum sebagai bahan bacaan yang dapat membantu dan memberikan wacana baru bagi mereka mengingat masih langkanya bahan bacaan dan bahan ajar untuk pengembangan mata kuliah tersebut.

Sedikit akan saya berikan ulasan singkat mengenai isi buku ini. Buku ini terdiri atas tiga bagian pokok bahasan. Yaitu, bagian pertama mengenai latar belakang pendayagunaan advokasi dan pilihan penyelesaian sengketa, bagian kedua mengenai konseptualisasi advokasi dan pilihan penyelesaian sengketa, dan bagian ketiga menguraikan tentang implementasi advokasi dalam berbagai kasus. Pada bagian pertama, Penulis memaparkan tentang berbagai gerakan-gerakan hukum kritis, mulai dari tujuan gerakan hukum kritis, landasan yang dipakai ketika melakukan gerakan studi hukum kritis, hingga pada posisi dan peran mahasiswa sebagai intelektual muda yang berpengaruh besar terhadap tindakan studi ini. Penulis menilai bahwa mahasiswa memiliki tingkat analisis dan berpikir yang kritis terhadap segala ketidakadilan, eksploitasi, dan subordinasi serta kekerasan yang sedang berlangsung di masyarakat. Pada bagian pertama ini juga menjelaskan tentang banyaknya praktek-praktek menyimpang yang terjadi di lembaga peradilan dengan mengambil sampel pada tiga kota besar. Banyaknya oknum-oknum peradilan yang terlibat begitu gamblang dipaparkan secara lugas dan kritis. Mulai dari kinerja aktor lembaga-lembaga tersebut hingga dampak atas kinerja tersebut terhadap masyarakat. Tentunya dengan keadaan yang demikian sangat diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat yakni dengan melakukan eksaminasi publik terhadap putusan hakim selama ini yang cenderung dinilai berat sebelah. Sebab pada hakekatnya, eksaminasi public terhadap suatu putusan hakim merupakan social control, eksternal control, dan ‘to judging’ terhadap subtansi putusan badan-badan peradilan. Bagi masyarakat awam, menjalankan semua itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu ada beberapa sistematika dan syarat yang harus dipenuhi serta kode etik dalam melakukan eksaminasi publik. Di bagian ini, Pembaca dapat mengetahui segala tindak-tanduk ‘tikus-tikus kelaparan’ di lembaga peradilan. Ada satu bagian kalimat dari sebuah paragraf yang saya suka dan kelihatannya memang cocok untuk menggambarkan situasi lembaga peradilan di negeri ini. Kalimat tersebut berbunyi,” Krisis putusan hakim pengadilan negeri ini disebabkan karena , hakim yang apabila memutus, terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya itu”. Wah, kalimat barusan sungguh mengena sekali dan mengendung makna yang seakan-akan hakim-lah yang menjadi biang keladi dari semua putusan yang dibuat selama ini. Hahaha…

Jika pada bagian pertama lebih banyak menjelaskan tentang perilaku menyimpang disertai contoh kasusnya, lain halnya di bagian kedua buku ini. Di bagian pertama, pembaca dihadapkan pada situasi yang mungkin menimbulkan gejolak emosi yang seakan benci terhadap lembaga peradilan. Tetapi di bagian kedua, penulis menghadirkan pilihan penyelesaian konflik atau sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri. Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme ligitasi, non ligitasi, maupun advokasi. Masing-masing mekanisme tersebut memiliki ciri atau karakter tersendiri , persyaratan, serta kekuatan berlakunya satu sama lain tidaklah sama. Mengingat saat ini pengadilan, oleh masyarakat, dinilai bukanlah satu-satunya lagi lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa. Lebih-lebih lembaga tersebut sudah terinfiltrasi dengan berbagai kasus KKN, sehingga masyarakat memberinya stigma “Mafia Peradilan”, dimana kinerja lembaga ini menyimpang dari azas-azas keadilan, cepat, dan murah dalam menangani setiap kasusnya. Mengingat cepatnya perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat, seorang aktivis mau tidak mau harus melakukan refleksi dan aksi setiap kali selesai melakukan kegiatan mediasi maupun advokasi, guna melakukan evaluasi tingkat keberhasilan atau perkembangan atas kegiatan yang telah dilakukan. Kepekaan dan keberpihakan aktivis terhadap masyarakat yang tersingkir dan terpinggirkan dalam proses pembangunan sangatlah diperlukan mengingat seringnya kebijakan public justru memperparah keadaan masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Di sinilah peran mediasi dan advokasi sosial dibutuhkan kehadirannya di tengah masyarakat yang dirugikan dalam proses percepatan pembangunan, seperti buruh tani hingga buruh industri serta anak-anak dan wanita yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan, dan masih banyak lagi bentuknya. Selain mediasi dan advokasi, tata cara penyelesaian sengketa secara damai atau dikatakan sebagai ADR telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. ADR sering diartikan sebagai alternatif to litigation dan alternative to adjudication. Pilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan, seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Namun apabila ADR dipahami sebagai alternative to adjudication, maka dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Pada tulisan selanjutnya di bagian kedua ini akan teruraikan mengenai penerapan teknik negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan­, arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa perburuhan di Indonesia, serta PAR(Participatory Action Reseach sebagai salah satu metode pelaksanaan penelitian pemberdayaan masyarakat. Dalam mempelajari negosiasi di buku ini, selain kita menemukan pola tentang tata cara para pihak yang akan bernegosiasi, kita juga menemukan beberapa cara untuk maju dan mencapai kesepakatan yang lebih baik dari orang lain, tentu saja tergantung pada kriteria yang dipakai untuk menilai proses dan hasil yang dicapai dalam negosiasi itu. Sedangkan untuk arbitrase sendiri, yang selama ini dinilai sebagai lembaga penyelesaian sengketa perburuhan di Indonesia, ternyata masih banyak kelemahan yang mendasar, sehingga hal ini perlu pengkajian mendalam oleh para akademisi supaya hasil penelitian/pengkajiannya akan memberikan masukan yang mendasar bagi pengkritisan lebih jauh terhadap eksistensi lembaga ini, sehingga tidak terjebak pada keberpihakan yang buta. Selain negosiasi dan arbitrase, PAR juga dianggap sebagai salah satu metode dan pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan masyarakat dari, dengan dan oleh masyarakat itu sendiri. Walaupun secara konseptual, metode PAR ini terkesan sangat ideal, namun pelaksanaannya tidak semudah teorinya, terutama di man atredapat kecenderungan politik pemerintah yang sangat represif dan feodal. Sebab dalam prakteknya acapkali muncul berbagai permasalahan baik pada tataran konseptual, strategis, dan teknis. Pada tataran konseptual, permasalahannya adalah bagaimana mengalihkan kontrol dan wewenang dari tangan peneliti ke tangan komunitas. Pada tingkat strategis, persoalannnya terletak pada penentuan strategi makna yang paling sesuai dan layak untuk dikerjakan. Sedangkan pada tingkat tekni sendiri, permasalahan justru berkutat pada intensitas keterlibatan peneliti dan kelemahan mengorganisasikan dokumentasi. Pada bagian ketiga buku ini, Penulis lebih memberikan contoh-contoh kasus yang telah dikaji sebelumnya, dan penulis mengambilnya dari makalah-makalah yang digunakan dalam seminar-seminar. Mungkin tujuan Penulis menyertakan contoh-contoh tersebut tak lain agar masyarakat mengetahui secara konkret bentuk penyimpangan yang terjadi di dalam lembaga peradilan.

Setelah membutuhkan waktu beberapa hari untuk membaca buku ini, ada banyak bagian dari buku ini yang sangat menarik dan berkesan bagi saya dan mungkin Pembaca lainnya. Mulai dari sudut pandang penulis hingga pemikiran-pemikiran kritis penulis dengan gaya bahasanya yang khas, yaitu lugas dan mengena. Mungkin inilah kelebihan yang dimiliki buku ini, sehingga membedakannya dengan buku lainnya. Kebanyakan penulis buku lainnya tidak sebegitu blak-blakan dalam mengungkap dan mengkritisi sebuah kasus. Tetapi, Bapak Rachmad , selaku penulis buku ini, sikapnya sangat berani dan dalam mengritisi sesuatu sangatlah tajam, bahkan tak segan-segan untuk menyebut merk tanpa basa-basi ataupun menggunakan inisial. Misalnya saja tulisannya yang terdapat pada halaman 32 alinea kedua, dia menyebutkan nama-nama hakim yang menurutnya bisa berlaku adil. Tentunya tak akan tertulis kalimat seperti itu jikalau dari penulis sendiri tidak memiliki keberanian yang tinggi, sebab bisa jadi pendapatnya tersebut menimbulkan pro-kontra. Maka dari itu, buku ini cocok sekali untuk dibaca oleh siapa pun, semua kalangan masyarakat, tidak hanya mahasiswa dan akademisi saja yang berhak tahu mengenai fenomena-fenomena ketidakadilan tersebut. Tapi akan lebih bagus, bila buku ini dibaca oleh para ‘mafia di lembaga peradilan’ , agar mereka dapat menghentikan praktek mafianya. Terlepas dari semua itu, tentunya ada beberapa kelemahan dari buku ini, terutama pada penulisan ejaannya. Banyak kesalahan penulisan(baik istilah Indonesia maupun istilah asing) di buku ini yang tidak sesuai dengan EYD(ada yang kurang salah satu hurufnya, ada yang diulang-ulang kata-katanya,dsb), sehingga hal ini bisa dijadikan evaluasi bagi editor/penerbit. Mengenai cover buku ini, menurut saya sudah sesuai dengan judul. Dan ada satu hal yang menurut saya menjadi kelemahan buku ini, yakni tentang penilaian Penulis yang terlalu subjektif terhadap lembaga peradilan. Tapi itu semua saya rasa tidak akan jadi masalah sepanjang pembaca tidak salah paham terhadap setiap tulisan yang tercantum di dalam buku ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: